Sistem Perundang-Undangan Standar Nasional Indonesia (SNI)

Standar Nasional Indonesia (disingkat SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis (dulu disebut sebagai Panitia Teknis) dan ditetapkan oleh BSN. Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi WTO Code of good practice, yaitu:  

a. Openess (keterbukaan)

Terbuka bagi agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI;

b. Transparency (transparansi)

Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya . Dan dapat dengan mudah memperoleh semua informsi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;    

c. Consensus and impartiality (konsensus dan tidak memihak)

Tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;    

d. Effectiveness and relevance

Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;    

e. Coherence 

Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional; dan  

f. Development dimension (berdimensi pembangunan)

Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

·      KETENTUAN-KETENTUAN PADA STANDAR NASIONAL INDONESIA 

Barang dan atau jasa, proses, sistem dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis SNI dapat diberikan sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI (Pasal 14 ayat [1] PP 102/2000). Sertifikat itu sendiri adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan (Pasal 1 angka 12 PP 102/2000). Sedangkan, Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada barang kemasan atau label yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan Standar Nasional Indonesia (Pasal 1 angka 13 PP 102/2000).

Sertifikat yang diberikan dapat berupa sertifikat hasil uji, sertifikat kalibrasi, sertifikat sistem mutu, sertifikat sistem manajemen lingkungan, sertifikat produk, sertifikat personel, sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari, sertifikat inspeksi, sertifikat keselamatan (Penjelasan Pasal 14 ayat [1] PP 102/.2000).

            SNI tidak diwajibkan pada semua barang. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) PP 102/2000, SNI bersifat sukarela untuk ditetapkan oleh pelaku usaha. Akan tetapi, dalam hal SNI berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau seluruh spesifikasi teknis dan atau parameter dalam SNI (Pasal 12 ayat [3] PP 102/2000).

            Jika untuk barang dan atau jasa, proses, sistem dan personel tersebut telah ditetapkan SNI, maka pelaku usaha harus memiliki sertifikat atau tanda SNI (Pasal 15 PP 102/2000). Jika atas suatu barang atau jasa telah diberlakukan SNI wajib, maka pelaku usaha yang barang atau jasanya tidak memenuhi dan/atau tidak sesuai dengan SNI wajib, tidak boleh memproduksi dan/atau mengedarkan barang atau jasa tersebut (Pasal 18 ayat (1) PP 102/2000).

Selain itu, jika pelaku usaha telah memperoleh sertifikat produk dan/atau tanda SNI dari lembaga sertifikasi produk untuk barang atau jasanya, pelaku usaha tersebut dilarang memproduksi dan mengedarkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi SNI (Pasal 18 ayat [2] PP 102/2000). SNI yang telah diberlakukan secara wajib, tidak hanya dikenakan pada barang dan/atau jasa yang produksi dalam negeri, tetapi juga berlaku untuk barang dan/atau jasa impor (Pasal 19 ayat [1] PP 102/2000).

            Jadi, pada dasarnya tidak semua barang atau jasa wajib SNI. Biasanya SNI wajib diberlakukan pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis.

 Contoh beberapa barang yang wajib SNI antara lain:

1.    Mainan anak-anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 24/M-IND/PER/4/2013 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib (“Permen Perindustrian 24/2013”). Mainan yang dimaksud adalah setiap produk atau material yang dirancang atau dengan jelas diperuntukkan penggunaannya oleh anak dengan usia 14 (empat belas) tahun ke bawah untuk bermain dengan penggunaan yang normal maupun kemungkinan penggunaan yang tidak wajar sesuai dengan kebiasaan seorang anak (Pasal 1 angka 1 Permen Perindustrian 24/2013).

2.    Ban, yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 11/M-IND/PER/1/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 27/M-IND/PER/5/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib;

3.    Semen, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 18/M-IND/PER/2/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Semen Secara Wajib;

4.    Pupuk anorganik tunggal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 16/M-IND/PER/2/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib;

5.    Air minum dalam kemasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 49/M-IND/PER/3/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Secara Wajib;

6.    Helm, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib;

7.    dan lain-lain.

Jika atas barang atau jasa tersebut telah ditetapkan SNI wajib, dan pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 24 ayat [1] PP 102/2000, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Sanksi administratif dapat berupa pencabutan sertifikat produk dan/atau pencabutan hak penggunaan tanda SNI, pencabutan izin usaha, dan/atau penarikan barang dari peredaran (Pasal 24 ayat [2] PP 102/2000). Sedangkan, sanksi pidana berupa sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 24 ayat [5] PP 102/2000). Yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan perundang-undangan di bidang Perindustrian, Ketenagalistrikan, Kesehatan, Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan Standardisasi Nasional (Penjelasan Pasal 24 ayat [5] PP 102/2000).

Sumber : - http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3855/apakah-semua-produk_jasa-wajib-sni

            - http://www.bsn.go.id/main/sni/isi_sni/5

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN DALAM ISO 14000

 

Pengertian

Organisasi Internasional untuk Standardisasi (bahasa Inggris: International Organization for Standardization disingkat ISO atau Iso) adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standardisasi nasional setiap negara. Pada awalnya, singkatan dari nama lembaga tersebut adalah IOS, bukan ISO. Tetapi sekarang lebih sering memakai singkatan ISO, karena dalam bahasa yunani isos berarti sama (equal). Penggunaan ini dapat dilihat pada kata isometrik atau isonomi. Didirikan pada 23 Februari 1947, ISO menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. ISO, yang merupakan lembaga nirlaba internasional, pada awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standardisasi internasional untuk apa saja. Standar yang sudah kita kenal antara lain standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM Bank, ukuran dan ketebalan kertas dan lainnya. Dalam menetapkan suatu standar tersebut mereka mengundang wakil anggotanya dari 130 negara untuk duduk dalam Komite Teknis (TC), Sub Komite (SC) dan Kelompok Kerja (WG).

Perbedaan ISO 9001 dan ISO 14001

Lazimnya standar ISO sangat spesifik untuk produk, material atau proses khusus, berbeda dengan ISO 9001 dan ISO 14001. Di lingkungan perpustakaan kini muncul standardisasi menggunakan ISO 9001 dan IS) 14001 Kedua standar ISO tsb merupakan standar system manajemen generik; di sini generik artinya standar yang sama dapat diterapkan ke setiap lembaga, besar atau kecil, apapun produk mauoun jasanya, dalam setiap sector aktivitas tanpa memandang apakah organisasi itu meurpakanorganisasi bisism admintransi, negaraatau swasta. ISO 9001 memuat persyaratan generic untuk mengimplementsikan system manajemen kualitas sednagkanISO untuk sistem manajemen lingkungan,

Standar generik dapat diterapkan pada setiap organisasi, misalnya standar sistem manajemen ISO yang baru kinitelah dikembangkan dan diterapkan seluruh dunia. Contoh ISO 22000 (keamanan makanan), ISO 280000 (keamanan jalur perbekalan) dan ISO/IEC 27001 (keamanan informasi).

 1. Undang-undang dan Peraturan Lingkungan Hidup

a. Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

b. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

c.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 1993 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan.

d.  Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. I4IMenLHJ3/1994 tentang pedoman Umum Penyusunan Amdal.

e.  Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep5 1IMenLH/lO/1995 tentang Baku Mutu limbah Cair bagi Kegiatan Industri.

f. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep39IMenLH/10/1996 tentang daftar Jenis Usaha atau Kegiatan Wajib Amdal.

g. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup.

h.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan.

(Anonimus 1990, 1992, 1993, 1994,1995, 1996, 1997, dan 1999)

2. Industri yang harus di AMDAL

Tabel 5. Industri yang harus di AMDAL

No.

No. Industri yang harus di AMDAL

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Industri semen yang memakai clinker Industri pulp dan kertas Industri pupuk kimia (sintetis) Industri petrokimia Industri peleburan baja Industri peleburan timah hitam (Pb) Industri peleburan tembaga (Cu) Industri peleburan alumina Industri peleburan baja paduan Industri ahimunium ingot Industri pembuatan pellet dan sponge Industri pig iron Industri Ferro alloy Kawasan industri Industri galangan kapal (300 DWT) Industri pesawat terbang Industri kayu lapis terintegrasi Industri senjata, amunisi, dan peledak Industri penghasil pestisida primer Industri baterai

(Anonimus 1996)

3.  Baku (siandari) Iingkungan intemasional ISO 14000

ISO 14000 adalah baku mutu lingkungan hidup tempat suatu badan usaha yang mempunyai kegiatan yang meliputi air, udara, tanah, flora, fauna serta manusia dengan semua yang terkait dengannya.

4. Klasifikasi ISO 14000 menurut Power (1995)

5. Klasifikasi ISO 14000 menurut Schuller (1996)

 

6. Klasifikasi ISO 14000 menurut Clements (1996) Bagian dan ISO 14000:

a. ISO 14000 dan ISO 14002: Sistem Manajemen Lingkungan.

b. ISO 14011 - ISO 14013 : Audit Lingkungan (catatan: ada 3 macam ISO 14011).

c. ISO 14014: Rona Lingkungan Awal.

d. ISO 14015 : Analisis Mengenai Tapak Lingkungan.

e. ISO 14020 - ISO 14024 dan ISO 1402x: Ekolabel.

f. ISO 14031 dan ISO 14032 : Evaluasi Kinerja Lingkungan, terdiri atas metodologi dan indikator bidang industri.

g. ISO 14040 - ISO 14043 : Analisis Mengenai Daur Hidup Produk.

h. ISO 14050: Definisi dan Peristilahan

i.   ISO Guide 64: Panduan untuk memasukkan gatra lingkungan ke dalam spesifikasi produk.

7. Pengelolaan limbah industri

Konsep di dalam konservasi sumber daya alam diberlakukan dalam pengelolaan (manajemen) Iimbah industri. Manajemen Iimbah industri (MLI) adalah upaya terpadu yang meliputi pengawasan, pengendalian, dan pemulihan entropi (Iimbah) serta penataan, pemeliharaan, dan pemanfaatan limbah tersebut sebagai sumber daya baru.

8. Keterkaitan ISO 14000 dengan MLI

Tabel 6. ISO 14000 dan penerapan dalam Manajemen Limbah Industri

 

(Tandjung 1996)

Sumber :

·         https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt-5_DmKTMAhUQGI4KHd3MCKEQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Felisa.ugm.ac.id%2Fuser%2Farchive%2Fdownload%2F23697%2F0c2506dd56dc5cdd17fb8ec8d16f216e&usg=AFQjCNEz2VaPajyF8NnvBnbqElNYds9trA

atau

(Elisa.ugm.ac.id)

·         https://sulistyobasuki.wordpress.com/2013/10/23/standard-dan-standardisasi-sebuah-pengantar-sangat-singkat/